Mengungkap Fakta Sejarah Terbentuknya PDRI dan Penyelenggaraan Komisi Tiga NEGARA-UNCI di Kampar-Riau

Penulis: DR. HC. A, Latif Hasyim, M.M (Dt. Bagindo)
Tim Penyusun: Prof. Yusri Munaf, S.H., M.Hum, Dr. Khairil Anwar, MA, Ir. Abdi Harro, M.P, Dino Aritaba, S.E
Penerbit: Salmah Publishing
Jumlah Halaman: x + 202 hlm
Ukuran: 14.8 x 21 cm
No. ISBN :

SEJARAH PENYELENGGARAAN PDRI DI BANGKINANG DAN KTN DI KUOK KAMPAR RIAU

Sebelum terbentuknya Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau pada awalnya wilayah ini termasuk ke dalam bagian dari Provinsi Sumatera Tengah yang ibukotanya terletak di Bukittinggi. Provinsi Sumatera Tengah dibentuk setelah Provinsi Sumatera di pecah jadi tiga bagian, dibentuk tanggal 1 Juni 1948 yang terdiri dari provinsi Sumatera bagian utara Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian Selatan. Wilayah Provinsi Sumatera Tengah terdiri dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

Pada masa awal-awal kemerdekaan daerah Riau termasuk Kabupaten Kampar, kebijakan daerah diatur oleh pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi baik hubungan politik, pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya dan lain-lainnya.

Sebelum jalan raya yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau selesai, dahulu satu-satunya jalan atau lalu lintas yang menghubungkan antara Sumatera Barat dan Riau hanya melewati sungai Kampar menggunakan Perahu Kajang dan Sampan Lungkang. Kemudian setelah selesainya terowongan atau Lubang Kolam di Rantau Berangin tahun 1929 barulah transportasi darat bisa lewat sesuai dengan kondisi pada waktu itu tentunya untuk kepentingan lalu lintas kaum penjajah, bukan untuk masyarakat umum. Beberapa tahun kemudian barulah hubungan transportasi dan dagang yang menghubungkan Payakumbuh Bangkinang baru bisa berjalan walaupun dengan situasi dan kondisi yang sangat terbatas dan sangat sulit karena semuanya itu digunakan untuk kepentingan penjajah Belanda.

Karena jauh dan sulitnya transportasi pada waktu itu, menyebabkan sulit pula jalannya roda pemerintahan dan perdagangan serta komunikasi sosial dan lain-lain. Keadaan ini terus berlangsung hingga Indonesia mencapai kemerdekaan, sehingga secara administrasi pemerintahan dan perdagangan ataupun komunikasi politik daerah di wilayah Limo Koto (Kabupaten Kampar) selalu tertinggal dari daerah lain karena jauh letaknya dari pusat ibukota Provinsi Sumatera Tengah.
Faktor ini juga lah yang menyebabkan daerah Limo Koto terlambat menerima beberapa informasi penting tentang kenegaraan misalnya terlambatnya menerima informasi tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, demikian pula terlambatnya berita tentang masuknya kembali penjajah Belanda ke Sumatera melalui Agresi Militer I dan Agresi Militer II serta peristiwa-peristiwa lainnya.

Penjajah Belanda maupun penjajah Jepang telah mengetahui berbagai potensi dan posisi strategis wilayah Kampar ini yang sangat menopang perekonomian kaum penjajah dan mendukung segi pertahanan dan keamanan mereka. Untuk itulah mereka berusaha keras untuk membuat jalan raya dan jalan kereta api agar bisa masuk ke wilayah Riau khususnya Kabupaten Kampar atau Limo Koto. Segala kekuatan ekonomi dan kekuatan militer mereka kerahkan untuk menguasai Kampar terutama sejak tahun 1889 setelah runtuhnya pertahanan Pasukan Limo Koto ataupun Pasukan Panglimo Kampar di bawah pimpinan Dt Tabano setelah beliau gugur dalam perlawanan sengit melawan ratusan pasukan Belanda yang mengepung rumahnya pada tahun 1898.

Selama empat setengah tahun Benteng Lima Lapis dan Benteng Kandang Halawan Limo Koto di Rantau Berangin Koto Panjang Kuok tak bisa ditempuh atau ditembus oleh pasukan militer Belanda. Setelah tentara Belanda berhasil membunuh Gandulo Dt. Tabano sebagai panglima perang barulah sejak itu pasukan penjajah bisa masuk ke wilayah Kampar ataupun Limo Koto, dan sejak itu pula rakyat Kampar hidup dalam penjajahan Belanda sampai tahun 1942 kemudian berlanjut ke zaman penjajahan Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1945.
Setelah Perang Dunia ke II berakhir barulah Jepang angkat kaki dari bumi Kampar-Riau hingga bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah tentara Jepang dikembalikan ke negaranya sesuai dengan perjanjian PBB dengan segala upaya dan dengan kelicikan penguasa Belanda bermaksud ingin menguasai Indonesia kembali sehingga terjadilah perang Agresi Militer I dan Agresi Militer II di berbagai daerah di Indonesia. Terutama di Kampar-Riau pertempuran dan peperangan dahsyat telah terjadi antara pasukan penjajah dengan pasukan kita yang sangat gagah dan berani. Masyarakat Kampar melakukan perang gerilya pada masa Agresi Militer Belanda I dan II yang telah banyak menimbulkan korban berjatuhan di bumi Kampar demi mempertahankan Merah Putih dan Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan di antara beberapa peristiwa yang terjadi tersebut bernilai sejarah yang amat besar dan mahal, bahkan berskala nasional dan internasional serta pantas dicatat dalam lembaran emas sejarah bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya, beberapa peristiwa tersebut antara lain ialah:

Peristiwa internasional United Nations Commission for Indonesia (UNCI) yang dibentuk oleh PBB dan dikenal juga dengan perundingan Komisi Tiga Negara (KTN) yang diinisiasi oleh UNO ataupun PBB yang diselenggarakan di Pulau Balai Kuok tahun 1949.

Dua peristiwa besar ini merupakan bukti nyata peran serta tokoh-tokoh masyarakat beserta pemuda masyarakat Kampar yang telah ikut serta berjuang dan terjun langsung di medan perang untuk melawan penjajah demi tegaknya marwah bangsa serta masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia. Bahkan perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang di daerah Kampar Riau tak kalah heroiknya dengan perjuangan yang dilakukan oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Bahkan perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dan para pemuda Kampar mungkin lebih hebat dan lebih heroik dari daerah-daerah lain. Ini terbukti dengan banyaknya para pejuang yang telah berkorban nyawa dan harta demi kemerdekaan dan masa depan bangsa Indonesia tercinta, sehingga Kampar dijuluki juga dengan negeri para pejuang ataupun negeri peradaban dan negeri Serambi Mekah.